Tulisan Ke- 1

JUDUL: MENULIS PUISI

Puisi merupakan karya sastra yang disajikan dalam bait. Setiap bait puisi terdiri dari beberapa baris puisi. Menulis puisi merupakan satu cara mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta dari diri seseorang. Perlu diperhatikan juga dalam menulis puisi, yaitu ketepatan kata-katanya.  Unsur intrinsik puisi antara lain tema, amanat, makna kata, dan isi puisi.

Isi Puisi dan Makna Kata

Isi puisi atau maksud puisi dapat diketahui setelah kita membaca puisi tersebut. Isi puisi merupakan sesuatu yang diungkapkan oleh penulis puisi lewat karya puisi. Ketika kita ingin mengetahui isi sebuah puisi, kita harus mengartikan maksud setiap kata, kemudian hubungan maksud antar kata tersbut sehingga akan isi dan maksud puisi.

Unsur-unsur Pembentuk Puisi          

Secara umum orang mengatakan bahwa sebuah puisi dibangun oleh dua unsur penting, yakni bentuk dan isi atau disebut juga bentuk fisik dan bentuk batin. Struktur fisik puisi terdiri atas baris-baris puisi yang bersama-sama membangun bait-bait puisi. Selanjutnya bait-bait puisi itu membangun kesatuan makna di dalam keseluruhan puisi sebagai sebuah wacana.

Diksi atau pilihan kata, Pengimajian, Kata Konkret, Bahasa Figuratif(disebut juga majas),

Versivikasi Rima, Tipografi, Tema, Nada, Perasaan, Suasana, Amanat atau tujuan merupakan unsur-unsur dalam puisi tersebut.

 

Kisahku

Dengarkan kisahku

Dengarkan tapi jangan menaruh belas kasih kepadaku

Karena belas kasih menyebabkan kelemahan

Padahal aku masih tegar dalam penderitaan

Jika kita mencintai

Cinta itu bukan dari kita

Jika kita bergembira

Kegembiraan itu bukan berada dalam diri kita

Tapi dalam hidup itu sendiri

Bab 2 Para Pelaku Ekonomi

1. Pemerintah (BUMN)

Negara atau pemerintah termasuk dalam pelaku ekonomi. Selain sebagai pelaku ekonomi negara juga berperan sebagai pengatur kegiatan ekonomi.

a. Pemerintah sebagai Pelaku Kegiatan Ekonomi

Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi.

1 ) Kegiatan produksi

Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi, mendirikan perusahaan negara atau sering dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Secara umum, peran BUMN dapat dilihat pada hal-hal berikut ini.

a) Mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
b) Sebagai pengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara efektif dan efisien.
c) Sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomi.
d) Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

2 ) Kegiatan konsumsi

Contoh-contoh mengenai kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah masih banyak, seperti membeli barang-barang untuk administrasi pemerintahan, menggaji pegawai-pegawai pemerintah, dan sebagainya.


3 ) Kegiatan distribusi
Selain kegiatan konsumsi dan produksi, pemerintah juga melakukan kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyalurkan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaanperusahaan negara kepada masyarakat. Misalnya pemerintah menyalurkan sembilan bahan pokok kepada masyarakat-masyarakat miskin melalui BULOG.

b . Pemerintah sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi tidak hanya berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi, akan tetapi pemerintah juga berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

2. Swasta (BUMS)

            BUMS adalah salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia. BUMS merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. BUMS didirikan dalam rangka ikut mengelola sumber daya alam Indonesia, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan UUD 1945. BUMS dalam melakukan perannya mengandalkan kekuatan pemilikan modal. Perkembangan usaha BUMS terus didorong pemerintah dengan berbagai kebijaksanaan.
            Perusahaan-perusahaan swasta sekarang ini telah memasuki berbagai sektor kehidupan antara lain di bidang perkebunan, pertambangan, industri, tekstil, perakitan kendaraan, dan lain-lain. Perusahaan swasta terdiri atas dua bentuk yaitu perusahaan swasta nasional dan perusahaan asing. Contoh perusahaan swasta nasional antara lain PT Astra Internasional (mengelola industri mobil dan motor), PT Ghobel Dharma Nusantara (mengelola industri alat-alat elektronika), PT Indomobil (mengelola industri mobil), dan sebagainya. Adapun contoh perusahaan asing antara lain PT Freeport Indonesia Company (perusahaan Amerika Serikat yang mengelola pertambangan tembaga di Papua, Irian Jaya), PT Exxon Company (perusahaan Amerika Serikat yang mengelola pengeboran minyak bumi), PT Caltex Indonesia (perusahaan Belanda yang mengelola pertambangan minyak bumi di beberapa tempat di Indonesia), dan sebagainya.

Perusahaan-perusahaan swasta tersebut sangat memberikan peran penting bagi perekonomian di Indonesia. Peran yang diberikan BUMS dalam perekonomian Indonesia seperti berikut ini.
a. Membantu meningkatkan produksi nasional.
b. Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru.
c. Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan.
d. Membantu pemerintah mengurangi pengangguran.
e. Menambah sumber devisa bagi pemerintah.
f. Meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pajak.
g. Membantu pemerintah memakmurkan bangsa.

3. Koperasi

a . Pengertian Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945.

b . Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi

Landasan koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Koperasi Indonesia mempunyai beberapa landasan berikut ini.
1) Landasan idiil: Pancasila.
2) Landasan struktural: UUD 1945.
3) Landasan operasional: UU No. 25 Tahun 1992 dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
4) Landasan mental: kesadaran pribadi dan kesetiakawanan. UU No. 25 Tahun 1992 pasal 2 menetapkan bahwa kekeluargaan sebagai asas koperasi

Koperasi didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

c . Fungsi dan Peran Koperasi

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 menyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi seperti berikut ini.
1) Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.
2) Turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

d . Perangkat Organisasi Koperasi

Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Penjelasan tentang ketiga perangkat organisasi koperasi ini seperti berikut ini.

1 ) Rapat anggota

Rapat anggota berwenang untuk menetapkan hal-hal berikut ini.

a) Anggaran dasar (AD).
b) Kebijaksanaan umum di bidang organisasi.
c) Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas.
d) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
e) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugas.
f) Pembagian sisa hasil usaha (SHU).
g) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

2 ) Pengurus

Pengurus dipilih oleh rapat anggota dari kalangan anggota. Pengurus adalah pemegang kuasa rapat anggota. Masa jabatan paling lama lima tahun. Berikut ini tugas pengurus koperasi.
a) Mengelola koperasi dan bidang usaha.
b) Mengajukan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
c) Menyelenggarakan rapat anggota.
d) Mengajukan laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan koperasi.
e) Memelihara buku daftar anggota, pengurus, dan pengawas.


3 ) Pengawas

Pengawas koperasi adalah salah satu perangkat organisasi koperasi, dan menjadi suatu lembaga/badan struktural koperasi. Sesuai dengan namanya sebagai pengawas koperasi, maka
tugas-tugas koperasi seperti berikut ini.
a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan koperasi oleh pengurus.
b) Membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasan yang telah dilakukannya.

e. Modal Koperasi

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.

1 ) Modal Sendiri Koperasi

a) Simpanan pokok
b) Simpanan wajib
c) Dana cadangan
d) Hibah

2 ) Modal pinjaman koperasi

Modal pinjaman dapat berasal dari simpanan sukarela, pinjaman dari koperasi lainnya, pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya, dan sumber pinjaman lainnya yang sah.

Bab 1 Sistem Perekonomian Indonesia

A.     Definisi

Istilah “sistem” berasal dari kata “systema” (bahasa Yunani), yang diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Beberapa ini definisi tentang sistem.

            Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Pelaksanaan system ekonomi suatu negara tercermin dalam keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem perekonomian negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ideologi/falsafah hidup bangsa, sifat dan jati diri bangsa, serta struktur ekonomi.

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tersebut.

Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.

B.      Macam – Macam Sistem Ekonomi

1. Sistem Ekonomi Liberal/Kapitalis/Pasar

Sistem ekonomi liberal yaitu sistem ekonomi dimana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar (permintaan dan penawaran). Sistem ekonomi liberal menghendaki adanya kebebasan individu melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi liberal banyak dianut negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.

·         Ciri-ciri sistem ekonomi liberal:

a) Adanya pengakuan terhadap hak individu

b) Kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi

c) Menerapkan sistem persaingan bebas

d) Peranan modal sangat penting

e) Peranan pemerintah dibatasi

f) Motif mencari laba terpusat pada kepentingan individu

·         Kelebihan sistem ekonomi liberal:

a) Setiap individu bebas menentukan perekonomiannya sendiri

b) Setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri

c) Kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan

d) Produksi didasarkan kebutuhan masyarakat

e) Kualitas barang lebih terjamin

f) Kualitas pelayanan terjamin

·         Kelemahan sistem ekonomi liberal:

a) Menimbulkan monopoli

b) Terjadi kesenjangan

c) Rentan terhadap krisis ekonomi

d) Adanya eksploitasi

e) Tindakan yang kurang sehat dalam persaingan

2. Sistem Ekonomi Sosialis/Komando/Terpusat

Sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi dimana ekonomi diatur negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Sistem ekonomi sosialis banyak diterapkan di negara-negara Eropa Timur yang pada umumnya

menganut paham komunis.

·         Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis:

a) Hak milik individu tidak diakui

b) Seluruh sumber daya dikuasai negara

c) Jalannya kegiatan perekonomian sepenuhnya tanggung jawab pemerintah

d) Kegiatan ekonomi direncanakan dan diatur pemerintah

e) Produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat

f) Kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah

·         Kelebihan sistem ekonomi sosialis:

a) Pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap perekonomian

b) Pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat

c) Pemerintah mengatur distribusi

d) Mudah dalam pengelolaan, pengendalian dan pengawasan

e) Pelaksanaan pembangunan lebih cepat

f) Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata

·         Kelemahan sistem ekonomi sosialis:

a) Hak milik individu tidak diakui

b) Individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha

c) Potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang

d) Jalur birokrasi panjang

3. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan penggabungan atau campuran antara sistem ekonomi liberal dan sosialis. Dalam sistem ini pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang.

·         Ciri-ciri sistem ekonomi campuran:

a) Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta

b) Transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar tetapi masih ada

campur tangan pemerintah

c) Ada persaingan, tetapi masih ada kontrol pemerintah

·         Kelebihan sistem ekonomi campuran:

a) Kestabilan ekonomi terjamin

b) Pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sector usaha menengah dan kecil

c) Adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu

d) Hak milik individu atas sumber produksi diakui walaupun ada pembatasan

e) Lebih mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi

·         Kelemahan sistem ekonomi campuran:

a) Sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta

b) Sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta

Perbedaan Berbagai Macam Sistem Ekonomi Yang Ada

      Sistem Ekonomi Kapitalis, perekonomian dibiarkan berjalan atas inisiatif dari masing-masing individu dengan kebebasan yang sebesar-besarnya.

      Sistem Ekonomi Sosialis, perekonomian dipaksakan sebagai usaha bersama berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang berlaku (menurut rencana pemerintah).

      Sistem Ekonomi Campuran, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas-asas kekeluargaan.

C.      Sistem Perekonomian Indonesia

Sistem Ekonomi Sebelum Orde Baru

Sistem perekonomian yang dianut oleh masing-masing bangsa sudah pasti berbeda-beda. Seperti halnya Bangsa Indonesia, pada awalnya sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah sistem ekonomi liberal, dimana seluruh kegiatan ekonomi d serahkan kepada masyarakat.

Sistem Demokrasi Ekonomi

Sistem perekonomian yang ada di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan ekonomi.

Ciri-ciri utama sistem ekonomi Indonesia:

a) Landasan pokok perekonomian Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945.

b) Demokrasi ekonomi menjadi dasar kehidupan perekonomian Indonesia dengan ciri-ciri positif Demokrasi Pancasila dipilih.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada lima cirri utama sistem ekonomi Pancasila yaitu:

a) Peranan dominan koperasi bersama dengan perusahaan negara dan perusahaan swasta.

b) Manusia dipandang secara utuh, bukan semata-mata makhluk ekonomi tetapi juga makhluk sosial.

c) Adanya kehendak sosial yang kuat ke arah egalitaririanisme atau pemerataan sosial.

d) Prioritas utama terhadap terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh.

e) Pelaksanaan sistem desentralisasi diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi.

Sistem Ekonomi Komando

Sistem ekonomi komando merupakan salah satu sistem perekonomian yang sangat di tentang oleh bangsa Indonesia. Karena sistem ekonomi komando merupakan sistem ekonomi yang menghendaki pengaturan perekonomian dilakukan oleh pemerintah secara terpusat.

Sistem ekonomi Indonesia Setelah Orde Baru

Pada masa orde baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Sistem ini bertahan hingga masa reformasi. Setelah masa reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem ini lah yang masih berlaku di bangsa Indonesia.

Tercatat bahwa :

1.  Tingkat inflasi tahun 1966 sebesar 650%

2.  Tingkat inflasi tahun 1967 sebesar 120%

3.  Tingkat inflasi tahun 1968 sebesar 85%

4.  Tingkat inflasi tahun 1969 sebesar 9,9%

Dari data di atas, menjadi jelas, mengapa rencana pembangunan lima tahun pertama (REPELITA I) baru dimulai pada tahun 1969. Sejak bergulirnya reformasi 1998, di Indonesia mulai dikembangkan sistem ekonomi kerakyatan, di mana rakyat memegang peranan sebagai pelaku utama namun kegiatan ekonomi lebiih banyak didasarkan pada mekanisme pasar. Pemerintah mempunyai hak untuk melakukan koreksi pada ketidaksempurnaan dan ketidakseimbangan pasar.

Ciri-ciri ekonomi kerakyatan diantaranya adalah sebagai berikut :

1.      Berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat

2.      Memperhatikan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial, dan nilai keadilan serta kualitas hidup

3.      Mewujudkan pembangungan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

4.       Menjamin kesempatan bekerja dan berusaha

5.       Memperlakukan seluruh rakyat secara adil